“Kami ingin mengetahui apakah pernyataan yang sempat viral itu benar-benar bentuk komitmen pemberantasan korupsi atau hanya sekadar pencitraan politik. Masyarakat berhak mendapatkan jawabannya,” ujarnya.
Tidak hanya menyoroti Pemerintah Kabupaten Kediri, Aliansi Kediri Bersatu juga berencana mendatangi Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam waktu dekat. Langkah tersebut dilakukan untuk mempertanyakan perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang sebelumnya telah menyeret sejumlah kepala desa ke meja hijau.
“Kami akan menagih komitmen penyidik Subdit III Tipikor Polda Jatim yang sebelumnya menyatakan akan menindaklanjuti proses hukum terhadap beberapa kepala desa setelah adanya putusan pengadilan terhadap terdakwa lain dalam perkara serupa,”terangya
Bagus juga menyebut terdapat tiga kepala desa yang disebut telah berstatus penyidikan, yakni dua kepala desa di wilayah Kecamatan Puncu berinisial DP dan HK serta seorang kepala desa berinisial SP di Wilayah Kecamatan Tarokan
“Informasi yang kami terima, statusnya sudah penyidikan. Artinya proses hukum sudah berjalan dan tinggal menunggu langkah lanjutan penyidik. Karena itu kami akan terus mengawal agar penanganan perkara ini tidak berhenti di tengah jalan,” kata Bagus.
Ketua AKB itu menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan tekanan publik terhadap seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus tersebut, baik pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
“Seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas setiap pernyataannya. Begitu juga aparat penegak hukum harus menunjukkan keseriusannya dalam menuntaskan perkara yang sudah masuk tahap penyidikan. Kami akan terus mengawal sampai ada kejelasan,” pungkasnya.
Reporter: Aghna Sultan Alam
