pledoi.co: Bagaimana posisi ATR/BPN dalam proses mediasi..?
Suryadi : Posisi ATR/BPN dalam proses mediasi menunjukkan bahwa institusi pertanahan memandang penyelesaian pokok sengketa harus berada dalam mekanisme hukum dan pembuktian di pengadilan.
ATR/BPN juga pada intinya tidak menyetujui dasar penyelesaian finansial yang diajukan Penggugat dalam mediasi dan mengemukakan konstruksi kewenangan serta administrasi pertanahan yang berlaku.
Namun, terdapat satu hal yang penting dicatat: posisi tersebut membuka ruang bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan menjadi dasar bagi tindakan administratif sesuai
kewenangan instansi.
Bagi proses hukum, hal ini berarti fokus berikutnya semakin jelas.Penggugat harus membuktikan:
• Eksistensi dan kedudukan hukum EV Nomor 1684;
• identitas dan batas objek tanah;
• Mata rantai kepemilikan dan kewarisan;
• Hubungan bidang EV dengan objek HGB dan/atau HPL;
• Serta dalil mengenai tidak adanya pelepasan hak atau ganti kerugian.
Sebaliknya, Para Tergugat juga mempunyai beban untuk mempertahankan dasar penguasaan dan tindakan
hukum yang mereka jadikan alasan.
pledoi.co: Artinya, dalam proses selanjutnya antara penggugat dan tergugat akan beradu dokumen..?
Suryadi : Iya, Dari Mediasi ke pembuktian, saatnya dokumen berbicara mediasi merupakan ruang penyelesaian damai.
Apabila perdamaian tidak tercapai, sengketa akan memasuki tahapan pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian.
Dalam perkara Hotel Sultan, tahap tersebut akan memiliki arti yang jauh lebih besar daripada perang pernyataan di ruang publik. Dokumen akan diuji. Bukan hanya dokumen yang dimiliki Penggugat, tetapi juga dokumen yang menjadi dasar Para Tergugat.
Pengadilan dapat menjadi forum untuk menguji, antara lain:
• Apakah identitas bidang tanah EV Nomor 1684 dapat dipastikan secara teknis dan yuridis;
• Bagaimana hubungan koordinat dan batas historis dengan bidang tanah modern;
• Bagaimana proses penerbitan HGB Nomor 26 dan Nomor 27;
• Bagaimana proses terbentuknya HPL Nomor 1/Gelora Tahun 1989;
• Dokumen apa yang menjadi dasar perolehan tanah;
• Apakah terdapat akta pelepasan hak, pengalihan, penyerahan, pembelian, pencabutan, atau bentuk perolehan lainnya;
• Dan apabila terdapat kompensasi atau ganti kerugian, kepada siapa dan berdasarkan dasar apa
pembayaran tersebut dilakukan.
Itulah substansi negara hukum: klaim diuji dengan bukti.
pledoi.co: Sengketa eks Hotel Sultan ini terlanjut masuk ke ruang publik.
Suryadi : Publik berhak mengetahui, Pers tidak boleh mengadili
Perkara dengan nilai sejarah, ekonomi, dan kepentingan publik sebesar sengketa eks Hotel Sultan tentu menarik perhatian masyarakat. Namun, perhatian publik tidak boleh berubah menjadi pengadilan opini.
Pers tidak bertugas menentukan siapa pemilik tanah. Netizen juga tidak dapat menggantikan fungsi hakim.
Sebaliknya, fungsi pemberitaan adalah menyampaikan perkembangan secara proporsional:
• Apa yang diklaim Penggugat;
• Apa yang dijawab masing-masing Tergugat;
• Dokumen apa yang dipersoalkan;
• Dan bagaimana proses hukum berjalan.
Dalam konteks tersebut, muncul pula informasi mengenai adanya dugaan himbauan dari oknum tertentu kepada wartawan agar tidak menyiarkan perkembangan perkara ini.
Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dan karena itu tidak patut dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi tindakan penghalangan terhadap pers.
Namun, sebagai prinsip, seluruh pihak patut menghormati kemerdekaan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi yang akurat.
Tidak ada alasan bagi pemberitaan yang berimbang dan berbasis fakta untuk ditakuti.
Yang harus dihindari adalah pemberitaan yang menghakimi, menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi, atau membentuk kesimpulan sebelum pengadilan memutus perkara.
Sebaliknya, keterbukaan yang proporsional justru dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses hukum. Tidak Ada yang Perlu Takut pada Pembuktian
Bagi Penggugat, gugatan ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa rangkaian dokumen historis yang dimiliki benar-benar memiliki hubungan hukum dengan objek tanah yang disengketakan.
Bagi PT Indobuildco, persidangan merupakan ruang untuk mempertahankan dasar hukum HGB dan proses perolehannya.
Bagi Setneg dan PPKGBK, persidangan menjadi ruang untuk menjelaskan dasar perolehan dan penguasaan aset negara atas tanah yang dikaitkan dengan HPL Nomor 1/Gelora.
Bagi ATR/BPN, proses pembuktian akan membantu menentukan apakah terdapat fakta hukum yang memerlukan tindak lanjut administrasi pertanahan berdasarkan putusan pengadilan.
Karena itu, pada akhirnya:
Tidak ada yang perlu takut pada pembuktian. Apabila dokumen para tergugat membuktikan bahwa perolehan tanah telah dilakukan melalui prosedur yang sah, hal itu dapat dipertahankan di persidangan.
Sebaliknya, apabila Penggugat mampu membuktikan bahwa terdapat hak yang belum pernah dilepaskan atau diselesaikan secara sah, maka dalil tersebut juga harus memperoleh pemeriksaan yang objektif.
Negara hukum tidak boleh mengganti pembuktian dengan kekuasaan. Hak historis juga tidak dapat dipulihkan hanya dengan narasi tanpa bukti. Keduanya harus bertemu di ruang sidang.
Pengawasan Publik Menjadi Bagian dari Pendidikan Hukum Perkara Nomor 411/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst pada akhirnya tidak hanya penting bagi para pihak.
pledoi.co: Berarti ini pembelajaran penting ya bagi masyarakat..?
Suryadi : Perkara ini sangat penting menjadi pembelajaran publik mengenai bagaimana persoalan pertanahan Indonesia yang memiliki jejak sejarah panjang harus diselesaikan.
Ketika dokumen kolonial, konversi berdasarkan hukum agraria nasional, hak pengelolaan, HGB, aset negara, dan klaim ahli waris bertemu dalam satu sengketa, penyelesaiannya memang tidak mungkin dilakukan hanya dengan satu kalimat.
Diperlukan pemeriksaan yang sabar, terbuka, objektif, dan berbasis bukti.
Masyarakat berhak mengawasi.Pers berhak memberitakan.
Para pihak berhak menyampaikan pembelaan.
Dan pengadilan memiliki kewajiban untuk memeriksa serta memutus berdasarkan hukum dan alat bukti.
Pada titik inilah perkembangan perkara eks Hotel Sultan perlu dikawal secara dewasa: bukan untuk mempermalukan negara, bukan pula untuk menghakimi ahli waris atau pihak mana pun, melainkan untuk memastikan bahwa setiap klaim atas tanah—termasuk klaim negara—dapat
dipertanggungjawabkan dalam negara yang berdasarkan hukum.
Perkara kini bergerak menuju fase yang menentukan. Bukan siapa yang menang di ruang opini. Melainkan siapa yang dapat membuktikan dalilnya di hadapan hukum.(*)
