Kediri | pledoi.co
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kediri menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. DPD PKS Kabupaten Kab Kediri juga akan menggelar aksi flashmob sebagai simbol penolakan kader PKS di tingkat bawah terhadap kenaikan BBM bersubsidi.
Ketua DPD PKS Kabupaten Kediri Marenda Darwis mengatakan, upaya pemerintah untuk pulih lebih cepat bangkit lebih kuat dari wabah covid-19 akan sedikit paradoks ketika dihari kemerdekaan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. “DPD PKS Kab Kediri secara tegas menolak kenaikan harga BBM yang telah diputuskan oleh pemerintah. Kenaikan BBM hanya akan memperlambat pemulihan ekonomi serta memperberat kebangkitan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” kata Ketua DPD PKS Kab Kediri saat Press conference di Kedai Expo Jumat (9/9/2022).
PKS Kab Kediri selaras dengan keputusan PKS pusat menolak kenaikan harga BBM subsidi, dan meminta ada pembatalan. Karena menurut Marenda Darwis bukan suatu aib dan memalukan jika negara membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. ” Karena telah banyak pernyataan, siapapun yang pro dan kontra, mereka kalau dimintai tanggapan terkait kenaikan harga BBM saya yakin semuanya pingin harga BBM standart yang seperti yang sebelumnya itu, ” tegasnya.
Persentase kenaikan BBM yang diberlakukan pemerintah cukup besar dengan kenaikan dari Rp 7.650 / liter menjadi Rp 10.000 (30,7 %) untuk harga pertalite dan solar dengan kenaikan dari harga semula Rp.5.150/liter menjadi Rp.6.800 (32,03%) pasti akan berdampak terhadap kenaikan komoditas primer lainnya. “Masyarakat belum pulih benar dari dampak pandemi. Jika BBM naik, akan sangat rentan terhadap kemampuan daya beli masyarakat,” tuturnya.
