Perburuan Liar di Kediri Kian Brutal, LSM KIPPN Desak Polisi dan Pemkab Jangan Tutup Mata
Kediri | pledoi.co
Maraknya perburuan liar terhadap satwa seperti garangan, biawak (nyambik), hingga burung liar di wilayah Kabupaten Kediri kini menjadi ancaman serius bagi keseimbangan ekosistem alam.
Aktivitas perburuan yang dilakukan secara terang-terangan dengan menggunakan senapan angin dan jebakan dinilai semakin brutal dan seolah dibiarkan tanpa pengawasan yang tegas dari aparat penegak hukum.
Ketua Lembaga Swadaya Masarakat Komite Independen Perjuangan Pemuda Nasional (KIPP) Kediri Raya, Hartadi Wibowo, mendesak agar aparat Kepolisian maupun Satpol PP (PPNS) Pemerintah Kabupaten Kediri untuk tidak tinggal diam menghadapi maraknya praktik perburuan liar yang terus terjadi
“Perburuhan secara membabi buta terhadap satwa liar di berbagai wilayah pedesaan, area persawahan, bisa merusak keseimbangan alam. Aparat jangan hanya diam atau menunggu viral baru bergerak,” ungkap Hartadi kepada peldoi.co. Selasa (26/5/2026)
Hartadi menuturkan, pembantaian terhadap satwa liar melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2003 tentang perlindungan satwa di Kabupaten Kediri. Pasal 2 Ayat (1) ditegaskan, bahwa perlindungan satwa dan burung bertujuan menjaga kelestarian agar tetap menjalankan fungsi ekologis di alam.
“Dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) secara jelas mengatur ancaman pidana maupun denda bagi para pelaku yang terbukti melakukan perburuan liar.Namun ironisnya, praktik perburuan liar masih terus berlangsung tanpa efek jera,” tegasnya
Menurut Hartadi, perburuan terhadap biawak dan garangan bukan sekadar persoalan membunuh satwa, tetapi ancaman nyata terhadap kehidupan masyarakat sendiri. Kedua hewan tersebut merupakan predator alami yang menjaga populasi ular berbisa dan tikus tetap terkendali.
