Bertarunglah Secara Ksatria
pledoi.co
Setelah Pemilu Presiden dan legislatif usai, kita bakal kembali disuguhi hajatan demokrasi berupa pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota serentak di seluruh Indonesia, konon ini merupakan hajatan yang sangat spektakuler, pasalnya akan diikuti sekitar lima ratusan daerah secara serentak. Pesta demokrasi ini bakal digelar pada tanggal 27 November 2024.
Dari lima ratusan gelaran Pilkada diseluruh Indonesia itu, di antaranya adalah Kabupaten Kediri. Kediri dinilai menarik, karena ada potensi terjadi pemaksaan untuk dibumbung kosongkan kembali.
Hal ini ditandai dengan telah merapatnya sebagian besar parpol yang ada di Kediri, baik yang memiliki kursi di dewan atau yang tidak. Saat ini hanya menyisakan 2 parpol di parlemen, yaitu PKB dan Nasdem saja.
Ironis, padahal wilayah dan populasi penduduk kab Kediri sangat besar, jumlah penduduk di atas 1,8 juta orang dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 1,3 juta jiwa, tapi begitu sulit mencari figur yang mumpuni.
Dengan menyisakan dua partai, tentu sangat mengkhawatirkan. Jika saja, satu dari kedua partai yang tersisa itu merapat ke petahana, selesai sudah. De javu pilkada 2020, dimana Hanindhito Himawan Pramana (Dhito) melawan bumbung kosong bakal terulang kembali. Artinya, demokrasi di kab Kediri bakal mengalami mati suri.
Memang, secara undang-undang dan peraturan tidak ada yang dilanggar dan sah sah saja dalam pilkada terjadi calon tunggal. Tapi rasanya sulit diterima akal sehat di wilayah yang telah banyak melahirkan tokoh-tokoh besar selama ini, kita mengalami defisit kepemimpinan.
Okelah, sangat bisa dimaklumi ketika sang petahana memiliki kualitas kepemimpinan dan kinerja yang moncer, kemudian semua partai berbondong-bondong mendukungnya. Tapi ini sebaliknya, justru kinerjanya yang biasa biasa saja, kok partai-partai beramai- ramai mengusungnya. Ini tidaklah logis dan tentu menimbulkan dugaan macam-macam di tengah masyarakat.
Pilkada tahun 2020, saat Dhito lawan bumbung kosong mungkin saat itu masyarakat masih bisa memahami, dengan alasan untuk memangkas dinasti bupati lama. Namun, untuk saat ini, masyarakat menilai tidak ada alasan jika Bupati yang sekarang harus berhadapan dengan kotak kosong atau bumbung kosong.
Menurut sejumkah tokoh Kediri, fenomena bumbung kosong bukan gejala yang baik bagi demokrasi, apalagi, incumbent dinilai masyarakat tidak mampu menyuguhkan pembangunan yang baik di Kabupaten Kediri. Padahal, mereka dibekali APBD di kisaran 3 triliun lebih.
Kinerja Dhito sama sekali tidak mencerminkan keberhasilan. Khususnya pembangunan di wilayah Kediri Utara dan Timur. Nyaris tidak ada hasil pembangunan yang bisa dibanggakan. Jauh jika dibandingkan dengan prestasi bupati periode-periode sebelumnya.
Hampir seluruh jalan, ketika kita memasuki wilayah kabupaten Kediri kondisinya tambal sulam. Ketika hal itu disampaikan pihak Pemkab selalu beralasan itu jalan provinsi, sehinga kewenangan ada di provinsi. Tapi sebagai kepala daerah alasan semacam itu tidak masuk di otak masyarakat. Soalnya jika terjadi kecelakaan atau ketidaknyamanan dalam berlalu lintas, ya mereka itu warga Kediri juga, yang notabene juga rakyatnya. Sebagai pimpinan daerah, mestinya bupati bisa melakukan komunikasi dan mendorong pemprov membenahi. Bukan dengan tambal sulam.
Coba perhatikan lebih dalam lagi, ketika dari timur, di perbatasan wilayah dengan malang, kualitas jalan yang ada sangat timpang, ketika masuk ke wilayah Kediri, langsung disuguhi jalan berlobang dan bergelombang. Demikian juga dari arah utara dari Jombang, jalannya begitu mulus tatkala masuk Kediri, serasa naik di atas jalan makadam.
Pun demikian soal penerangan jalan, nyaris setali tiga uang dengan kondisi jalan yang ada. Sudah jalannya hancur, lampu jalannya nggak terawat dan tidak menggambarkan suasana kota atau daerah yang maju.
