Oleh karena itu, dokumen-dokumen primer seperti Acte van Eigendom, Recht van Eigendom, Meetbrief, Omschrijving, koordinat (Coordinaten), batas-batas, luas tanah, data Verponding, hingga register permohonan konversi berdasarkan UUPA 1960 dapat menjadi bagian penting dalam membangun rekonstruksi sejarah hukum suatu bidang tanah.
Dalam perspektif hukum modern, pendekatan seperti ini dikenal sebagai Legal Forensic Analysis, yaitu metode yang tidak hanya memeriksa siapa yang mengklaim memiliki tanah, tetapi juga merekonstruksi perjalanan hukum tanah secara utuh berdasarkan bukti primer dan kronologi administrasi yang dapat diverifikasi.
Melalui pendekatan tersebut, fokus pemeriksaan bergeser dari sekadar pertanyaan “siapa pemilik tanah” menjadi pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah setiap perubahan status hak atas tanah telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku pada masanya. Dengan kata lain, yang diuji bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga proses administrasi yang melatarbelakanginya.
Perkara ini juga mengingatkan masyarakat bahwa sengketa pertanahan di Indonesia sering kali tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat dokumen yang paling baru.
Dalam banyak kasus, hakim perlu menelusuri asal-usul hak, identitas objek, serta rangkaian peristiwa hukum yang berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun untuk memastikan apakah terdapat kesinambungan atau justru
perubahan status yang harus diuji legalitasnya.
Di tengah meningkatnya kompleksitas sengketa pertanahan nasional, perkara eks Hotel Sultan berpotensi menjadi salah satu contoh penting mengenai bagaimana pembuktian sejarah hak atas tanah dilakukan secara komprehensif di pengadilan. Apa pun hasil akhirnya nanti, perkara ini memberikan pelajaran berharga bahwa kepastian hukum pertanahan tidak hanya bergantung pada dokumen terakhir yang diterbitkan, tetapi juga pada kemampuan menelusuri dan membuktikan perjalanan hukum suatu bidang tanah secara utuh, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sidang lanjutan pada 22 Juli 2026 diharapkan tidak hanya menjadi forum penyelesaian sengketa para pihak, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai pentingnya administrasi pertanahan, pembuktian hak, dan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah di Indonesia.(*)
