Perseteruan Warga Blaru VS PT Gemilang Bumi Sarana Semakin Memanas
Kediri | pledoi.co
Perseturuan warga Desa Blaru dengan PT Gemilang semakin memanas. Padahal, minggu pagi sempat terjadi dialog antara warga dengan pihak PT Gemilang yang yang intinya PT akan melanjutkan menggali lahan DAS dengan bermodalkan IUP dari Propinsi.
Sekitar Pukul 14.00 WIB. ( 5/9/21 ) ketika masyarakat paguyuban pulang dari dialog pihak PT Gemilang datang kembali ke lokasi melanjutkan aktivitas penggalian dengan membawa masuk beberapa truk dum, sehingga memancing reaksi masyarakat paguyuban kumpul kembali dan terjadi cek Cok, antara masyrakat Desa Blaru dengan pihak PT.
Tidak berselang lama terjadi cek cok, datang mobil entah itu siapa masyarakat menganggap itu dari kepolisian dan meminta menghentikan aktivitas penggalian dan akhirnya aktivitas dihentikan oleh PT Gemilang Bumi Sarana.
Syamsudin salah satu anggota Paguyuban Tani Masyarakat Sejahtera Daerah Aliran Sungai (DAS) kali Konto mengatakan, masyarakat sudah sempat tenang Terkait kunjungan wakil ketua komisi IV DPR RI Anggia Ermarini dan mereka sedang menunggu hasilnya. ” Namun kenyataanya pihak PT Gemilang memancing gejolak masyarakat lagi dengan memulai operasi untuk menambang pasir kembali, jelas ini tidak bisa dibiarkan, ” tegas Syamsudin.
Sementara itu, Hudlori selaku pendamping Paguyuban masyarakat tani yang juga Aktivis GERBONG TANI KEDIRI mengatakan, dasar bentuk protes warga adalah, surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jatim Nomor: 050/50/116.6/2018 tanggal 7 Mei 2018 terkait penghentian izin usaha penambangan di DAS Kali Konto yang terjadi konflik dan kami anggap sampai hari ini masih sah. ” Saat ini masih dalam proses pembahasan dipusat sesuai hasil sidak wakil ketua komisi IV DPR RI pada 29/8/2021 kemarin, ” regasnya
Lebih lanjut Hudori menambahkan, meskipun PT. Gemilang bumi sarana beroperasi pada lahan yang sudah terkompensasi ini tidak terpisahkan dari semua lahan yang menjadi target ijin PT gemilang, karena akan berefek pada kerusakan lahan sebelah kanan kirinya. ” Karena ini juga menyangkut sandang pangan masyarakat yang ketergantungan ekonominya dilahan tersebut ada ratusan KK/ribuaan jiwa, kami akan kawal sampai kasus ini tuntas, ” tambah Hudori
Seperti diberitakan sebelumnya, waktu sidak dilokasi wakil ketua komisi IV DPR RI Anggia Ermarini menuturkan, dari perspektif lingkungan, penambangan di setiap daerah aliran sungai memang paling berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem setempat. Apalagi penambangan di DAS Kali Konto jelas-jelas ditolak masyarakat setempat. Pemerintah pusat dan daerah tidak boleh membiarkan kejadian seperti ini berlarut-larut tanpa win-win solution.(*)
