“Jangan sampai muncul persepsi negatif di tengah masyarakat. Pemerintah desa, DPMD, Inspektorat, dan seluruh pihak yang berwenang harus memastikan proses seleksi benar-benar transparan, objektif, dan bebas dari praktik yang dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ujar Khoiri.
Publik berharap Pemerintah Kabupaten Kediri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, aparat penegak hukum, serta instansi terkait melakukan pengawasan secara ketat terhadap setiap tahapan pengisian perangkat desa agar seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, objektif, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat juga meminta agar evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengisian perangkat desa tahun 2023 benar-benar dijadikan pelajaran sebelum kembali menyelenggarakan seleksi pada tahun 2026. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipulihkan dan potensi persoalan hukum serupa tidak kembali terulang.
Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kediri mengenai urgensi pelaksanaan pengisian perangkat desa di sejumlah desa pada tahun 2026, serta langkah-langkah pengawasan yang akan dilakukan untuk menjamin proses seleksi berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri. Henry Rustriandy, S.H. mengatakan, hingga kini Pemkab Kediri masih menunggu peraturan Pemerintahan Dalam Negeri (Permendagri), karena hingga saat ini Permendagri yang mengatur tentang pemerintahan desa belum ada.
” Sampai saat ini, Permen-nya belum ada, kalau permen sudah turun, Pemkab Kediri segera menerbitkan Perda.dam Perbup nya, baru kita proses selanjutnya, ” kata Henry.
Reporter: Hensdro susanto
Editor. : Aji M
