Sementara itu, Kepala Desa Keling, Imam Fatoni, dilaporkan menolak menemui para pengunjuk rasa untuk melakukan mediasi.
Sebelumnya, ribuan warga Desa Keling diduga menjadi korban pungutan liar dalam pelaksanaan Program PTSL. Setiap pemohon disebut mengalami kekurangan pengembalian dana sebesar Rp150.000 per bidang tanah setelah program tersebut tidak berlanjut.
Salah satu warga, Rendianto, warga RT 08 RW 02 Desa Keling, mengungkapkan bahwa dirinya menyetor uang sebesar Rp600.000 per bidang tanah kepada panitia PTSL. Namun, setelah program dinyatakan tidak dilanjutkan, uang yang dikembalikan hanya sebesar Rp450.000. “Warga menyetor Rp600 ribu, tapi setelah program PTSL tidak berlanjut, yang dikembalikan hanya Rp450 ribu. Sisanya Rp150 ribu tidak dikembalikan,” kata Rendianto kepada pledoi.co.
Ia menambahkan, kejadian serupa dialami hampir seluruh warga yang mengikuti program PTSL di Desa Keling. Dengan jumlah pemohon sekitar 2.000 orang, total dana yang diduga tidak dikembalikan diperkirakan mencapai Rp300 juta.
Masyarakat Desa Keling pun mendesak agar sisa dana pendaftaran PTSL tersebut segera dikembalikan kepada seluruh warga yang terdampak.
Reporter: Aji M
