Kawal Program RTLH, Pemkot Kediri Gandeng Kejaksaan Turun Langsung Awasi Progres Perbaikan
Kediri | pledoi.co
Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan evaluasi pengawalan Proyek Strategis Daerah (PSD), salah satunya program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). dan kegiatan ini melibatkan Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
Pada hari ini, Selasa (10/11/2026) kunjungan dilakukan di tiga lokasi yakni Kelurahan Balowerti, Tempurejo dan Banjarmlati.
Kepala DPKP Kota Kediri Syamsul Bahri menjelaskan, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta terhindar dari penyimpangan.
“Evaluasi kali ini merupakan kunjungan lapangan kedua setelah sebelumnya dilakukan saat masih 0 persen. Pada tahap ini, progres rehabilitasi telah mencapai sekitar 50 persen dan selanjutnya akan dilakukan pemantauan kembali hingga seluruh pekerjaan selesai 100 persen,” terangnya.
Samsul menambahkan, pada tahun 2026 ini DPKP menargetkan program bantuan sosial RTLH menyasar 200 unit rumah. Hingga saat ini, progres penyelesaian telah terealisasi sebanyak 190 penerima.
“Untuk sisanya ada beberapa calon penerima yang tidak dapat melanjutkan program karena kondisi tertentu, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri. Sisa alokasi tersebut kemudian kita geser ke Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sehingga target keseluruhan tetap sebanyak 200 penerima manfaat pada tahun ini,” jelasnya.
Adapun kriteria rumah yang menjadi sasaran bantuan meliputi kondisi atap, lantai, dinding dan kamar mandi yang membutuhkan perbaikan. Selain itu, calon penerima harus memenuhi persyaratan administrasi, di antaranya rumah yang direhabilitasi merupakan milik sendiri, serta memenuhi ketentuan desil 1 sampai 4.
Setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp 35 juta per unit. Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang selanjutnya dibelanjakan secara mandiri oleh penerima. Adapun waktu penyelesaian rehabilitasi setiap rumah ditetapkan maksimal dua bulan.
“Untuk memastikan penggunaan bantuan sesuai peruntukannya, kami ada pendamping yang diusulkan dari kelurahan. Tugasnya nanti membantu penerima dalam proses pembelanjaan material sekaligus mendampingi pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi di lapangan,” tuturnya.
