Sementara itu Bernadeta Susan selaku Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri Kota Kediri menjelaskan, Kejaksaan turut berperan dalam mengawal pelaksanaan program Bantuan Sosial RTLH di Kota Kediri.
Melalui keterlibatan Tim PPS, pihaknya berupaya memastikan seluruh tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima bantuan.
“Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian dalam proses pengawalan ini adalah penggunaan dana bantuan sebesar Rp 35 juta,” ujarnya.
Guna memastikan pelaksanaan program berjalan sebagaimana mestinya, Tim PPS Kejaksaan Negeri Kota Kediri terus melakukan pendampingan secara berkala saat melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
“Kita melakukan pengecekan terhadap kondisi rumah penerima manfaat, memastikan kesesuaian penerima dengan kriteria yang telah ditetapkan, ,” ujarnya.
Setelah kegiatan selesai, pihaknya juga akan melakukan evaluasi guna mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperbaiki. Agar pelaksanaan program RTLH pada tahap berikutnya semakin baik, tepat sasaran, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ditemui di kesempatan yang sama, Anwar warga Banjarmlati sebagai salah satu penerima bantuan sosial RTLH menceritakan sehari-harinya Ia berprofesi sebagai penjahit. Ia mengaku senang dan bersyukur atas bantuan sebesar Rp 35 juta yang diterimanya.
“Bantuan ini saya gunakan untuk memperbaiki bagian atap rumah karena bocor saat musim hujan. Apabila masih ada sisa, rencananya akan saya gunakan untuk memperbaiki kamar mandi yang juga membutuhkan perbaikan,” tuturnya.
Anwar berharap melalui bantuan rehabilitasi RTLH tersebut, kondisi rumahnya dapat menjadi lebih baik, bagus dan layak huni. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kediri atas perhatian dan bantuan yang diberikan.
Editor: Aghna Sultan Alam
