Korlap Aksi, Sunan Puncu, dalam orasinya meminta kepada seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI (Tentara Nasional Indonesia), Polri, Pejabat, Perangkat Desa, Lurah & Camat, agar tidak terlibat politik praktis pada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak 2024.
Hal serupa juga disampaikan Arif Rahman, pihaknya meminta seluruh pejabat publik untuk menjaga netralitasnya dalam melayani masyarakat. “Kami juga minta pejabat publik untuk tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (paslon) Gubernur – Wakil Gubernur Jawa Timur, serta paslon Bupati – Wakil Bupati Kediri,” katanya.
Arif juga menyerukan supaya mereka juga tidak menggunakan jabatan, kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon, sehingga mencederai semangat demokrasi serta asas-asas dalam penyelenggaraan pemilihan.
“Kami berharap dalam proses penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, khususnya di Kabupaten Kediri, secara substansial dapat terlaksana sesuai dengan asasnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 2015, yaitu dapat berjalan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” jelasnya.
Sedangkan Kepala Desa Pojok, Darwanto, dikonfirmasi melalui Kaur Tata Usaha dan Umum, Siti Fatimah mengucapkan terimakasih telah diingatkan dalam Pilkada serentak 2024 untuk netral. “Semoga kedepan berjalan lancar, dan tidak ada yang memihak ke salah satu paslon. Semoga Pilkada serentak 2024 sukses sampai hari H, dan mendapatkan pemimpin yang amanah bagi Kabupaten Kediri,” tuturnya.
Editor: Aji M
