Di momen bersamaan, Ferry Djatmiko, Plh Sekretaris Daerah Kota Kediri menekankan kepada kepala OPD agar segera melengkapi dokumen yang diperlukan mengingat MCSP dan SPI merupakan penilaian untuk mengukur kerentanan pemerintah daerah terhadap korupsi. “Tolong dokumen atau data MCSP dan SPI yang diminta segera dilengkapi karena kita dipantau KPK, kemudian akan kita lakukan evaluasi di pertengahan Oktober,” kata Ferry
Sedangkan, Edi Darmasto, Plt Inspektur Kota Kediri menerangkan bahwa dalam penilaian SPI melibatkan tiga pihak, yakni: pihak internal (pegawai instansi), pihak eksternal (pengguna layanan publik dan mitra kerja), dan pihak ekspert (ahli seperti auditor BPK/BPKP dan Ombudsman) untuk memetakan resiko korupsi dan mengukur integritas instansi publik. Pada SPI tahun 2024 ini hasilnya masih belum bersifat final dan dapat berubah hingga periode survei berakhir pada Bulan November 2025. Untuk itu Pemkot Kediri terus berupaya dengan melakukan rapat koordinasi bersama OPD dan Walikota Kediri secara berkala, serta melakukan desk monitoring untuk area tertentu.
“Jadi ada delapan area yang dibangun dalam MCSP, yaitu perencanaan, anggaran, Pengelolaan Barang/Jasa (PBJ), pelayanan publik, manajemen ASN, optimalisasi penerimaan daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). OPD yang menjadi prioritas BAPPEDA, BPBJ, BPPKAD, Diskominfo, DPMPTSP, Dinkes, Dindik, Dispendukcapil, BKPSDM dan Inspektorat,” jelas Edi.
Editor: Aji M
