Ikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi PUG, Mbak Wali Paparkan Implementasi PUG di Kota Kediri
Kediri | pledoi.co
Kesetaraan gender menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat sesuai kebutuhannya.
Komitmen ini diwujudkan Pemerintah Kota Kediri melalui integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan pembangunan, kebijakan, hingga pelayanan publik.
Hal tersebut dipaparkan Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati kepada tim verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia dalam Verifikasi Lapangan Evaluasi PUG Tahun 2024 dan 2025 yang berlangsung secara daring dari Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Rabu (28/10/2026).
Walikota Kediri VinandanLrameswati
menegaskan, bahwa tahapan verifikasi bukan semata-mata untuk memperoleh penghargaan Parahita Ekapraya, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah kebijakan dan program pemerintah telah menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Pembangunan tidak cukup hanya terlihat baik dalam angka atau dokumen. Pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya secara adil oleh perempuan dan laki-laki, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan seluruh masyarakat,” ujarnya.
Komitmen tersebut tercermin dalam capaian pembangunan gender Kota Kediri. Pada 2025, Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 96,36 dan menempatkan Kota Kediri pada peringkat kelima di Jawa Timur. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berada pada angka 0,125 atau peringkat kedua terbaik di Jawa Timur.
Pengarusutamaan gender juga telah diintegrasikan dalam arah pembangunan Kota Kediri melalui RPJMD 2025–2029 dengan visi MAPAN, yakni Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni. Dalam misi ketiga yang berfokus pada produktivitas sumber daya manusia, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial menjadi bagian dari sasaran pembangunan.
Dalam memperkuat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemerintah Kota Kediri telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG 2025–2029 dengan Bappeda sebagai koordinator. Implementasi PUG juga didukung oleh focal point di 28 organisasi perangkat daerah (OPD), keterlibatan perempuan dalam jabatan struktural, serta penguatan Satu Data Kota Kediri untuk menyediakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.
