Badan Anggaran juga sudah memberikan saran-saran konstruktif kepada pemerintah daerah maupun DPRD, untuk peningkatan kinerja keuangan daerah pada tahun anggaran sekarang, maupun pada masa yang akan datang.
“DPRD Kabupaten Kediri sangat mengapresiasi prestasi Pemkab Kediri, yang telah berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, selama 10 (sepuluh) kali berturut-turut. DPRD Kabupaten Kediri sangat berharap prestasi tersebut kedepan dapat terus dipertahankan, dan dibarengi dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Kediri, ” terang Murdi Hantoro Ketua DPRD.
Prosesi persetujuan bersama atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, ditandai dengan penandatangan Nota Persetujuan Bersama Raperda oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri dan Bupati Kediri dihadapan seluruh peserta rapat paripurna.
Sebelum menutup rapat paripurna, pimpinan rapat paripurna menyampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran dan pemerintah daerah, serta seluruh peserta rapat atas kerja sama dan perhatiannya, sehingga Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, mendapatkan persetujuan bersama tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Tak lupa Pimpinan DPRD juga menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam penyelenggaraan rapat-rapat pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat kekhilafan maupun kekurangan.
Editor : Aji M
