Kediri | pledoi.co
Dalam rangka untuk melakukan pengaturan Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN), Pemkot Kediri mengikuti diskusi yang digelar oleh Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo RI secara daring pada Selasa (5/12/2023).
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Hasyim Gautama saat membuka kegiatan diskusi yang digelar di salah satu Hotel di Jakarta mengatakan, sesuai dengan amanat dari UUD 1945 yang mengakui pentingnya hak setiap orang untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk berkomunikasi. “Sesuai dengan amanat pasal 28 (f) UUD 1945 kita sebagai Pemerintah wajib untuk memberikan informasi publik mengenai apa saja yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan badan publik sehingga masyarakat berkontribusi menyuarakan aspirasinya,” tuturnya.
Hasyim menambahkan untuk menjalankan peran tersebut secara maksimal, dibutuhkan _trust_ (kepercayaan) antara masyarakat dengan badan publik. Agar kepercayaan itu dapat terwujud pemerintah perlu menciptakan lingkungan dimana informasi dapat mengalir bebas dari program pembangunan nasional dan juga capaian – capaiannya. “Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menyampaikan kebijakan dan program kerjanya secara jelas, dan informasi ini memang harus kita sediakan secara terbuka untuk menciptakan tingkat kepercayaan itu,” imbuhnya.
