Di akhir kegiatan, Nurhadi mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga integritas program MBG. Ia menargetkan dapur-dapur MBG di Kabupaten Kediri dapat menjadi percontohan nasional.
“Kita ingin dapur di Kediri menjadi pilot project dan contoh dapur terbaik di seluruh Indonesia. Dengan evaluasi mendalam, program ini harus tepat sasaran dan tepat kualitas,” tuturnya.
Nurhadi juga menceritakan pengalamannya saat melakukan inspeksi mendadak ke sebuah SMP di Kediri. Ia mengaku tersentuh ketika melihat seorang siswa kelas VIII menangis saat makan.
“Ternyata selama hidupnya baru pertama kali merasakan buah anggur. Ini menunjukkan program ini membuka akses gizi yang sebelumnya sulit dijangkau sebagian anak,” ujarnya.
Menurutnya, selain meningkatkan kesehatan, program MBG memiliki tiga manfaat utama. Pertama, pemerataan gizi bagi generasi muda agar mendapatkan asupan makanan berkualitas. Kedua, pemerataan ekonomi melalui keterlibatan pemasok bahan pangan lokal seperti beras, sayur, dan lauk-pauk. Ketiga, membuka lapangan pekerjaan melalui pengelolaan dapur layanan gizi.
Meski secara umum berjalan baik, Nurhadi tetap memberikan catatan evaluasi, terutama terkait menu kering selama bulan Ramadan. Sejumlah warga menilai porsi maupun kualitas menu tersebut belum sebanding dengan anggaran yang dialokasikan, yakni sekitar Rp10.000 untuk masyarakat umum dan Rp8.000 untuk balita.
Ia meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Menu Ramadan tahun depan harus lebih baik. Juklak, juknis, dan SOP bagi kepala gizi serta pengelola dapur harus diperjelas agar persepsi masyarakat di media sosial selaras dengan anggaran yang ada,” tegasnya.
Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian dalam program MBG dapat melapor melalui Call Center 127 atau berkoordinasi langsung dengan koordinator kecamatan (korcam) maupun koordinator wilayah (korwil) setempat.
Reporter: Aji M
