Khoirul juga mengingatkan atas nama pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke publik. Sebab, menurutnya, rekam jejak bupati dalam menyampaikan statemen ke publik sering tidak dibarengi dengan konsistensi dan tanggung jawab.
“Sebelum berbicara kepada publik, sebaiknya belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Salah satu contohnya kasus perangkat desa yang dulu ramai dibicarakan. Saat itu pernyataannya terdengar serius dan meyakinkan, akan mengantar sendiri ke APH. Namun pada akhirnya hanya “omon-omon”, sehingga banyak pihak yang menilai tidak ada pertanggungjawaban yang jelas terhadap ucapannya sendiri,” kritiknya.
Di akhir kritiknya, Khoirul Anam mengingatkan, jika yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar narasi pendampingan lembaga hukum, melainkan transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran pembangunan stadion yang tahun ini kembali menelan dana sebesar Rp57 miliar.
“Kami sebagai Masyarakat tidak butuh jargon. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan anggaran, progres pekerjaan yang jelas, serta jaminan bahwa proyek bernilai puluhan miliar rupiah ini benar-benar selesai tepat waktu dan memberikan manfaat bagi warga Kabupaten Kediri,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun 2026 kembali melanjutkan pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan itu dengan anggaran Rp57 miliar. Pada tahap ketiga ini, pekerjaan difokuskan pada pemasangan atap stadion yang ditargetkan selesai pada 29 November 2026.
Dalam keterangannya, Bupati Kediri menyebut setiap tahapan pembangunan dikonsultasikan dengan Kejaksaan dan mendapat supervisi KPK agar tidak terjadi maladministrasi. Pernyataan inilah yang kemudian menuai sorotan dari sejumlah kalangan, termasuk Aktivis Bhima Sakti Koirul Anam.,” pungkasnya.
Reporter: Aji M
