Antox juga mengingatkan kepada seluruh elemen untuk tidak mempermainkan program PTSL yang diperuntukkan bagi warga masyarakat di desa. Karena PTSL itu merupakan program prioritas nasional dan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR /BPN (Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional) untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: di bidang sandang, pangan, dan papan, sesuai Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018. “Program PTSL itu diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang rata bagi Indonesia. Karena PTSL ini akan mempermudahkan pemerintah daerah untuk melakukan penataan kota. Maka dari itu penerima sertifikat harus tepat sasaran. Maka dari itu jangan dimainkan,” katanya.
Anggota dewan dari Dapil Kabupaten Kediri VI yang meliputi Kecamatan Mojo, Semen, Banyakan, Grogol dan Tarokan ini juga menghimbau kepada semua pihak supaya tidak mempolitisir program PTSL, karena nantinya yang akan menjadi korban adalah rakyat kecil. “Kasihan rakyat yang seharusnya mendapatkan hak sertifikat melalui program PTSL kalau dipermainkan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu jangan sampai mempermainkan hak rakyat. Kalau memang sertifikatnya sudah jadi, ya segera diberikan saja, jangan sampai dipersulit,” ungkapnya.
Antox juga meminta semua pihak untuk bijak dalam menghadapi momen Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) di wilayah Kabupaten Kediri yang rencananya akan digelar serentak tanggal 7 Desember 2022 mendatang, apalagi bagi desa yang melaksanan program PTSL. “Momen Pilkades seharusnya dijadikan ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar warga masyarakat, dan mewujudkan kekompakan bersama guna memilih pemimpin terbaik dari yang baik. Jangan sebaliknya malah menimbulkan perpecahan antar warga. Sekali lagi saya himbau, jangan campuradukkan urusan Pilkades dengan program PTSL. Kasihan rakyat yang jadi korban,” tegas Antox.
Editor : Aji M
