Fraksi NasDem menilai, dengan terbitnya PMK ini telah merubah Struktur Anggaran pada Rancangan APBD Perubahan Tahun 2022 dibandingkan perubahan kebijakan yang tertuang dalam Perubahan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2022, yang mana dalam struktur anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam perubahan KUA dan PPAS berbeda dengan anggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan APBD Perubahan Tahun 2022.
Dijelaskannya, dalam PMK 134/PMK.07/2022 ini mewajibkan pemerintah daerah (pemda) untuk menyalurkan 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial dan untuk memitigasi dampak inflasi. Adapun bantuan sosial tersebut diarahkan untuk Tukang ojek, Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Nelayan, Penciptaan lapangan kerja, dan Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum.”Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PMK 134/PMK.07/2022 ini, Fraksi Partai NasDem memberikan usulannya agar Saudara Bupati membuat Diskresi Peraturan Bupati agar bantuan sosial juga dapat diarahkan untuk para buruh tani, para penyandang disabilitas, dan Kuli bangunan,” pintanya.
Dalam Pandangan Umum yang ditandatangai oleh Ketua Fraksi Partai NasDem, Drs. H. Lutfi Mahmudiono dan Sekretaris Fraksi, Reni Ramawati, A.md ini juga meminta supaya dijelaskan berapakah besaran 2% dana yang disiapkan dalam perubahan APBD tahun 2022, sebagaimana yang ketentuan dalam PMK 134/PMK.07/2022; karena pemerintah daerah (pemda) wajib menyalurkan 2% dari Dana Transfer Umum (DTU).
Pihaknya juga meminta kejelasan dan rincian terkait bantuan sosial dan penanganan dampak inflasi di Kabupaten Kediri, serta program-programnya, dan dilaksanakan oleh satuan kerja mana saja, apa saja jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan, serta berapa besaran anggaran di masing-masing satuan kerja tersebut.
Editor : Aji M
