Disampaikan pula, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui pemantauan dan perbaikan secara terus menerus pada delapan area intervensi MCP.
Delapan area itu meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perijinan, manajemen ASN, tata kelola dana desa, penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP), optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah.
Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Penindakan Wilayah III KPK Sri Kuncoro Hadi dalam kegiatan itu menuturkan, KPK membuat program MCP dimaksudkan untuk meminimalisasi dan deteksi dini perbuatan yang bisa mengarah terhadap penyimpangan, baik administrasi maupun pidana.
“Di sini kita mengedepankan pencegahan,” tuturnya.
Capaian MCP diharapkan bukan semata-mata hanya pada capaian data. Melainkan juga harus diterapkan dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, baik melalui pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Kediri.
(Adv.Dinas Kominfo Kab. Kediri)
