Sedangkan Heri Sunoto,SH,MH sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI yang juga sebagai praktisi hukum menerangkan bahwa dasar hukum sosialisasi 4 Pilar MPR RI adalah UU Nomor 17 Tahun 2014 jo UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 11 C. Selain itu juga Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang tata Tertib MPR RI Pasal 6 huruf a dan b, Pasal 13 huruf C.
Serta yang terakhir Inpres No.6 Tahun 2005 tentang dukungan kelancaran pelaksanaan sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR.
Lebih lanjut Heri dalam paparan materi menerangkan pengertian pilar, menurutnya ada tiga poin yakni satu tiang penguat (bangunan), dasar (yang pokok)induk dan tiga adalah tiang Penyangga (Geladak Kapal). “Sedangkan yang ketiga dalam 4 pilar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesungguhnya masih banyak pilar-pilar kehidupan lainnya seperti bendera, bahasa, lambang negara dan lain lain, “ujarnya.
Ia juga menerangkan, Tantangan Kebangsaan Menurut TAP MPR No.VI Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa dibagi dua. Ada internal dan eksternal.
Selain itu juga menurunnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa dan terakhir belum maksimal penegakan hukum secara optimal. Sementara untuk yang eksternal ada dua yakni globalisasi. “Poin kedua kapitalisme, dimana makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional,” ujar Heri.
Pesan terakhir Nurhadi Selaku Anggota MPR RI, berharap apa yang disampaikan kepada para peserta undangan dapat bermanfaat dan dapat disampaikan minimal di lingkungan keluarga, masyarakat sekitarnya dalam upaya membuat masyarakat paham terkait pengertian 4 Pilar Kebangsaan serta implementasinya.(*)
Editor : Aji M
