Bahkan, Imam Syafi’i mengaku, dengan keberadaan pasar Desa Balongjeruk itu, setiap tahun ada pemasukan dari pasar untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 150 juta. “Selama ini dari pasar, desa bisa mendulang PAD sebesar Rp 150 juta per tahun untuk Desa Balongjeruk, ” tutur Syafi’i.
Sebenarnya Kades Imam Syafi’i mengaku ia berjuang bersama tokoh masyarakat desa sejak tahun 2018 untuk mengembangkan pasar Desa Balongjeruk. Namun usaha itu selalu menemui jalan buntu. Karena lokasi yang direncanakan untuk pengembangan Pasar Balongjeruk adalah gedung sekolah dasar (SD) Balongjeruk I dan SD Balongjeruk 2, yang telah di merger sejak tahun 2003 lalu, terapi pihak sekolah menolak, padahal tanah yang ditempati bangunan tanah desa. “Karena sekolah sudah ada merger sehingga salah satu SD harus dikembalikan ke desa, karena tanah yang ditempati gedung SD itu tanah milik Desa Balongjeruk yakni tanah kas desa, ” katanya.
Mendapat curhatan dari Imam Syafi’i Kades Balongjeruk, Mas Bup Dhito langsung meminta satuan kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yakni Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan BPAD untuk melakukan cek lapanhan dan pengkajian. ” Pasar Balongjeruk biar dikaji dulu oleh Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan BPKAD, karena berkaitan dengan aset UPTD, ” kata Mas Bup Dhito.
Keberadaan pasar Balongjeruk dirasa sangat strategis, karena berada ditengah tengah antara pasar Kunjang dan Pasar Badas. Pasar Balongjeruk menjadi tujuan para pedagang dari 5 desa disekitar.
Reporter : Aji
