Kepala MI Se-Kota Kediri Curhat, TPP Belum Dibayarkan Sejak 2018

Kediri | pledoi.co

Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI ) se-Kota Kediri Curhat TPP Belum dibayarkan sejak tahun 2018.

Curhatan itu disampaikan saat mengikuti sosialisasi produk hukum oleh Choirudin Mustofa, SPd.I Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri di aula MI Al Falah, Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Sabtu (27/6/2020)

Saat menyampaikan produk hukum Choirudin Mustofa, S.Pd.I mengatakan, sebagai wakil rakyat yang berangkat dari profesinya guru dan Kepala MI, ia ingin memperjuangkan nasib para tenaga pendidik yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

Menurut Sekertaris DPD Nasdem Kota Kediri Choirudin Mustofa, hak dan kewajiban guru harus diperjuangkan, karena kenyataanya hingga saat ini masih saja terjadi perlakuan diskriminasi terhadap guru. ” Ketika guru mengajar muridnya, yang mungkin ada yang nakal dan terjadi kontak fisik atau psikis, yang berujung orang tua murid melapor dan keberatan. Itu sebenarnya para guru itu dilindungi oleh undang undang, sehingga para guru tidak bisa ditindak secara hukum, ” katanya.

Selain mendapatkan perlakuan diskriminasi, Mantan Wakil Sekjen IPNU ini juga merasakan banyaknya masalah yang menimpa para tenaga pendidik dilingkup Kementerian Agama, diantaranya macetnya Tunjangan Profesi Pedidik (TPP).” Kami akan perjuangkan hak hak para guru MI, MTs, karena mereka sama sama berjuang mencerdaskan anak bangsa, mengapa disini ada perbedaan, ” tegasnya.

Ketika mendengar curhatan para Kepala MI terkait TPP yang macet sejak tahun 2018,
Anggota DPR-RI dari Fraksi NasDem Dapil VI. H. Nurhadi, S.Pd menngatakan, dirinya telah menyampaikan aspirasi dari masyarakat, khususnya guru non PNS terkait TPP yang terhutang oleh Kementerian Agama pada tahun 2018 dan 2019. “Kemarin saya membawa data dan sudah saya serahkan kepada Kementeri Agama, untuk sample aja Kota Kediri Rp. 2 M. Bahkan tadi kita dengar langsung dari teman-teman Kabupaten Kediri totalnya malah Rp. 56 M. Sebuah angka yang cukup lumayan besar,” tuturnya.

Menurut Anggota DPR-RI dari Fraksi Nasdem yang dikenal dengan jargon Semar Mbangun Kahyangan ini, menilai Kementerian Agama kurang bijak dalam mengelola anggaran. “Mereka merasa lebih mementingkan program proyek-proyek fisik, sehingga mereka melupakan kewajiban memberikan hak para guru non PNS seluruh Nusantara. Mereka berharap TPP nya selama dua tahun belum dibayarkan itu segera cairkan, ” tegasnya.

untuk melindungi nasib para guru dibawah naungan Kemenag, Nurhadi menegaskan, seluruh Fraksi NasDem DPR-RI sepakat untuk tidak mau membahas RAPBN tahun anggaran 2021, kalau TPP para guru di madrasah belum dibayarkan.
Padahal pada tahun anggaran 2019 saja ada SILPA mencapai Rp. 2 triliun lebih.

Agenda sosialisasi produk hukum Choirudin Mustofa, S.Pd.I Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri yang dilaksanakan di aula MI Al Falah, Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, juga dihadiri Anggota Komisi VIII DPR-RI, H. Nurhadi, S.Pd, Ketua FKUB Kota Kediri, Drs. H. Musta’in, Perwakilan pengurus Persatuan Guru Inpasing Nasional (PGIN) Kabupaten Kediri Rifa’i

Editor : Aji Muhajirin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *