Fraksi Nasdem Menolak Raperda Denda 500 Ribu Bagi Orangtua Yang Anaknya Tertangkap Bolos Sekolah

Kediri | pledoi.co

Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri menolak usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri terkait Raperda Pemkab Kediri inisiatif pembebanan biaya paksa penegakan hukum (denda) Rp.500.000 bagi orang tua yang anaknya tertangkap bolos sekolah.

Denda mbolos sekolah itu tertuang pada pasal 48A pada huruf S Raperda perubahan dari Perda Kabupaten Kediri No.6 tahun 2018 tentang perubahan Perda Ketertiban umum. Peserta didik yang meninggalkan jam pelajaran sekolah tanpa ijin Kepala Sekolah dan/atau berada ditempat-tempat permainan pada jam sekolah dikenakan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebesar Rp. 500.000 yang harus dibayarkan oleh orang tua/ wali murid dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu, Kartu Identitas lainnya, serta pembinaan dari instansi yang terkait.

Berdasarkan Pasal 48
Pembebanan Biaya Paksa Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) huruf b dibayarkan kepada Kas Umum Daerah paling lama 3 x 24 jam sejak ditetapkan.

Apabila pembayaran tidak dilaksnakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Kediri Drs.H.Lutfi Mahmudiono mengatakan, peraturan tersebut tidak mungkin diterapkan di Kabupaten Kediri, Fraksi Nasdem akan menolak melalui Panitia Khusus (Pansus) 4 yang membahas Raperda tersebut. ” Denda Sebesar Rp.500.000 itu banyak bagi orang tua atau wali murid di Kabupaten Kediri, itu sangat memberatkan, makanya dalam Pansus 4 nanti Fraksi Nasdem akan menolaknya, ” kata Lutfi kemarin

Meski untuk memberi efek jera bagi anak sekolah yang tertangkap sedang membolos, menurut Lutfi, denda tidak sebesar Rp.500.000, tapi denda cukup Rp 1000 sudah membuat efek jera bagi siswa. ” Karena bagi anak yang tertangkap petugas saat membolos, apalagi sampai diproses Satpol PP, terus orang tua dan pihak sekolah dipanggil, ini bagi siswa merupakan hukuman sosial, anak anak pasti sudah kapok, dan orang tua juga sudah malu, maka jangan ditambahi beban materiil denda lima ratus ribu, kasihan jangan lah, ” tegas Wakil Ketua Komisi 1 kepada pledoi.co

Ungkapan Lutfi itu juga ditandaskan Khusnul Arif anggota Fraksi Nasdem yang juga anggota Pansus 4, ia mengatakan, persoalan anak berani membolos sekolah itu persoalannya sangat komplek, dan belum tentu mereka yang tertangkap membolos itu anak orang berkecukupan secara ekonomi, tapi karena sesuatu hal yang memicu anak nekat membolos. ” Bisa saja, mereka nekat membolos, malu dengan teman temanya karena belum membayar, memang orang tuanya belum punya duit. La kasus seperti ini, apa orang tua malah dibebani membayar 500 ribu rupiah, ini harus dikaji lebih detil lagi, ” kata Khusnul Arif.

Editor : Aji Amrullah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *