Mendapat upah Dua Ratus Ribu Guru Honorer Wadul Dewan

Kediri | pledoi.co

Untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkeahlian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Komisi II DPR RI telah menyepakati untuk menghapus tenaga honorer.

Penghapusan tersebut
sempat diutarakan oleh Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo. Ia memaparkan, agar berhasil dalam mewujudkan visi Indonesia Maju, diperlukan restrukturisasi komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN), salah satunya dengan penghapusan tenaga honorer. Tujuannya untuk didominasi jabatan fungsional teknis berkeahlian sebagaimana visi Indonesia Maju.

Namun, keputusan untuk menghapus tenaga honorer ini justru mendapat kecaman keras dari berbagai gelombang arus ditingkat bawah terutama para pekerja yang masih berstatus sebagai tenaga honorer.

Di Kabupaten Kediri misalnya, puluhan guru honorer hari ini, Selasa (4/2/2020), lakukan aksi unjuk rasa dan wadul ke anggota legislatif untuk menolak penghapusan tenaga honorer tersebut.

Koordinator Aksi Forum Guru Honorer se-Kabupaten Kediri, Supanji Waluyo mengatakan, aksi yang dilakukan bersama ratusan tenaga pendidik, yang mewakili guru honorer se Kabupaten Kediri tersebut membawa beberapa poin tuntutan. Diantaranya menolak penghapus tenaga kerja honorer, tingkatkan kesejahteraan guru honorer dengan penghasilan layak, yakni di atas Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) dan menuntut turunnya SK Bupati Kediri. ” Karena selama ini kita sudah mengabdi sebagai Guru honorer selama 10 tahun hanya mendapat upah Rp.250.000 – RP.300 000 per bulan, ” katanya.

Supanji Waluyo mencatat, ada 10.273 orang Guru Tidak Tetap (GTT) atau honorer di Kabupaten Kediri. Mereka ini terdiri dari mereka yang mengajar sebagai honorer dilembaga TK sampai SMA. ” Kalau yang menggelar aksi kali ini hanya perwakilan, karena kami masih punya hati nurani dan tidak mungkin meninggalkan jam pelajaran di sekolah, sehingga ada beberapa guru yang sekarang masih mengajar,” kata Supanji Waluyo, usai menggelar aksi dan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi 4 DPRD Kabupaten Kediri, di Kantor DPRD Kabupaten Kediri Selasa (4/2/2020)

Sementara itu, atas konflik persoalan ini, Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri yang menemui para pengunjuk rasa sepakat menerima dan mendukung tiga tuntutan guru honorer terkait kesejahteraan dan masa depan guru honorer. Tuntutan tersebut menyusul rencana bakal dihapusnya guru honorer dari organisasi kepegawaian pemerintah. “Dari hasil pertemuan hari ini, kami dari seluruh jajaran Komisi IV menerima dan mendukung tuntutan guru honorer,” ujar Mudhofir Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Sujud Winarko menyebut adanya guru honorer belum mencukupi kebutuhan guru di Kabupaten Kediri. “Jika guru tidak tetap (GTT) pensiun, kebutuhan guru di Kabupaten Kediri mencapai 8.147 orang. Saat ini jumlah guru honorer di Kabupaten Kediri sebanyak 3.121 orang. Jumlah tersebut mencakup guru kelas sekolah dasar, guru bidang studi, maupun guru penjaskes, ” katanya

Yang memberatkan, lanjut Sujud, aturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pada pasal 96, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Bahkan, PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS atau non-P3K dikenakan sanksi. Ini yang memberatkan,” sesal Sujud.

Selain menyampaikan tuntutan melalui RDP, Supanji Waluyo, perwakilan guru honorer Kabupaten Kediri mengatakan juga akan mengajukan tuntutan ke Presiden RI dan DPR RI. Supanji bersama forum guru honorer se-Indonesia akan menyampaikan aspirasinya pada Kamis, 20 Februari mendatang.

Editor : Abdul Khamid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *