Diduga Akan Mengurangi Keindahan Hotel Aston, Lapak Bumdes Desa Paron Terancam Digusur Satpol PP

Kediri | pledoi.co

Puluhan warung timur kantor Depo Logistik (Dolog) yang merupakan aset Badan Usaha desa (Bumdes) Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri terancam digusur Satpol PP Kabupaten Kediri.

Penutupan warung Bumdes Paron itu dilakukan, karena keberadaan warung warung itu diduga akan mengurangi keindahan Hotel Aston, yang mulai dibangun dikawasan Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri.

Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kabupaten Kediri menghadirkan Satpol PP, Pemerintahan Desa Paron dan Camat Ngasem.

Dalam RDP itu Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Agoeng Djoko Retmono, SH, MM. mengklaim, lahan Bumdes Desa Paron itu milik Dinas Pengairan dan rencana penutupan warung Bumdes Desa Paron itu sejak tahun 2017, dan pedagang masih diberi kelonggaran agar membongkar sendiri. ” Karena warung warung itu berada di tanah irigasi dan dibangun oleh PU PR Kabupaten Kediri, ” kata Agoeng dalam forum RDP Selasa (4/12/2019).

Sementara itu usai RDP, Kaur Perencanaan dan Pembangunan Desa Paron Matoyip mengatakan, memang saluran disebelah timur kantor Dolog itu pernah dibangun oleh Pengairan, cuma sejarahnya tanah itu tanah gogolan dari warga Paron. ” Warga urunan sedikit-sedikit dibuat saluran tersebut untuk mengairi sawah diutara desa, ” katanya.

Selanjutnya, lanjut Martoyip, dengan dasar itu pada tahun 2016 Pemerintah Desa (Pemdes) Paron menganggarkan untuk membangun kios semi permanen diatas saluran tersebut. “Khusus untuk warga Desa perwakilan per RT bisa jualan dilokasi tersebut, “tegasnya.

Berdasarkan informasi, tanah yang akan dibangun Hotel Aston itu milik Ir.H.Sutrisno, mantan Bupati Kediri, yang juga ketua Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP3) Kabupaten Kediri yang telah bersekutu dengan PT.Yaz Markazi untuk mendirikan Aston Hotel dikawasan SLG.

Bahkan, rencana menggusur lapak warung Bumdes Desa Paron itu setelah perijinan pembangunan hotel Aston, yakni ijin Amdal, UKL /UPL yang selesai pada tahun 2017 lalu.

Salah seorang tokoh Kediri yang empati terhadap wong cilik mengatakan, kalau tidak ada niat jahat untuk menggusur ekonomi orang kecil. ” Kenapa penertiban itu baru dilakulan pada 2017, tahun sebelumnya Satpol PP kemana…, lakok baru diperintahkan penggusuran setelah ijin pembangunan hotel Aston itu turun, trus yang jahat siapa mas, ” kata tokoh yang mengaku bernama Asnan itu kepada pledoi.co Kamis (6/12/2019).

Asnan berharap, agar Komisi I DPRD Kabupaten Kediri dalam menyikapi kemelut lapak Bumdes Desa Paron itu dengan bijak. ” Saya mohon bapak bapak anggota dewan yang duduk di Komisi I itu bijak, dan mempertimbangkan nasip wong cilik, jangan takut menghadapi kekuatan besar dinasti Sutrisno, soalnya apa saja bisa dibeli oleh beliau, ” ungkapnya dengan nada pasemis.

Berdasarkan informasi dari Pemdes Paron, di Desa Paron telah ada kesepakatan bersama, untuk sewa lapak hanya Rp.500.000 hingga Rp.750.000 per tahunnya, dan uang tersebut masuk APBDes.

Saat itu dikawasan itu telah dibangun 8 kios, dan 4 kios dengan sistem penyertaan, artinya warga yang berniat berjualan disitu dia bangun sendiri dulu, nanti dikalkulasi dengan biaya sewa. Total sekarang Bumdes Desa Paron memiliki 12 kios semi permanen di atas sungai sebelah timur kantor Dolog.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kediri Drs.H. Lutfi Mahmudiono mengatakan, Komisi I, memfasilitasi warga Desa Paron yang warungnya akan digusur. Lutfi menegaskan perlu dilakukan langkah solutif yang tidak merugikan semua pihak, dan dalam waktu dekat Komisi I akan tinjau lapangan .” Warung yang akan di bongkar adalah aset desa yang dibangun dari dana APBDes, Satpol PP perlu meninjau ulang rencana pembongkaran, dikarenakan akan menghilangkan aset desa, ” tegas Lutfi.

Lutfi menjadwalkan dalam waktu dekat akan melakukan cek lapangan, sekaligus menggali informasi dari PUPR, Satpol PP, kami perlu ada pendukung surat surat resmi dari mereka untuk kami kaji. ” Komisi I akan tinjau lapangan hari Senin 9 Desember, jam 10.00 Wib. ” pungkas Lurfi.

Editor : Aji Amrullah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *