KPUD Pacitan Digelontor Dana Hibah Rp 29 M Dari Pemkab

Pacitan | pledoi.co

Untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Komisi Pemilihan Umum (KPU) digelontor dana hibah Rp. 29 milyar lebih dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan.

Nota naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2020 tersebut ditanda tangani Ketua KPUD Pacitan Sulis Styorini dengan Bupati Pacitan Indartato sebagai pucuk pimpinan Pemkab Pacitan di Halking Pendopo Kabupaten Pacitan Rabu (18/09/2019).

Dalam pelaksanaan penanda tanganan Naskah hibah tersebut disaksikan Ketua  KPU RI Arif Budiman. Dana tersebut nanti nya akan digunakan sebagai kebutuhan Pilkada Pacitan 2020, melalui mekanisme tahapan pelaksanaan Pilkada.
Bupati Pacitan Indartato mengatakan, bahwa dana hibah tersebut sebagai wujud kesiapan Pemkab Pacitan dalam mendukung terselenggaranya pesta demokrasi daerah  yang akan datang. “kami berupaya patuh pada aturan hukum yang berlaku. Selain itu, Pemerintah Kabupaten siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan pilkada di daerah kita, ” kata Indartato

Lebih lanjut   Indartato  menambahkan, kesiapan anggaran menjadi salah satu kunci lancarnya pelaksanaan pemilukada, ” Kita berharap terbangun sinergi antar lembaga tetap terjalin dengan baik pemilu tak hanya berjalan demokratis, namun juga harus kondusif, itu menjadi harapan kita semua tentunya, ” tegas Indartato

Sementara Ketua KPU RI, Arif Budiman memberikan apresiasi kepada KPU dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, karena Pacitan merupakan  Kabupaten dan kota pertama di Jawa timur yang telah melaksanakan tanda tangan NPHD untuk Pilkada 2020 mendatang. ” Semoga   Pacitan  menjadi ispirasi kabupaten kota yang ada di Jawa timur, ” katanya.

Lebih lanjut Ketua KPU RI menambahkan, pedomam untuk melaksanakan Pilkada kedepan semua sudah ada di UU No 10 Tahun 2016, Pemilihan kepala daerah artinya pembiayaan ada di APBD kabupaten/kota. “Pacitan sudah memberi contoh yang baik, berharap ada 18 kabupaten/kota di Jawa timur lain nya agar belajar dan meniru Pacitan, ” tambahnya.

Menurut Arif Budiman, dalam pelaksananaan menjadi tanggung jawab bersama, yakni ketersediaan angaran harus cukup dan pencairannya harus tepat waktu, “Kewajiban kita yang kedua Adalah bersama sama mengawal pengunaan anggaran ini, pemilu ini harus di desain biaya murah serta pelaksanaanya berkualitas dan berintegritas,” tegas Arif Budiman.

Reporter : Suyoto

Editor : Aji Amrullah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *